srategi koperasi

 STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI

6.1  Pembangunan Koperasi dilakukan tidak boleh terlepas dari upaya

pemberdayaan anggotanya

Pembangunan koperasi yang berhasil memerlukan sejumlah prasyarat dan

pemenuhan syarat-syarat tertentu, sebagaimana layaknya dalam pelaksanaan suatu

proses. Pembangunan itu merupakan proses dinamik, karena koperasi adalah lembaga

yang hidup dan beraksi terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal.

Mengingat koperasi merupakan lembaga milik sekelompok masyarakat, yang dibangun

sendiri oleh masyarakat bersangkutan, dengan maksud untuk dapat memenuhi kebutuhan

dasar ekonomi masyarakat tersebut, maka dapat dipahami bahwa koperasi harus mampu

melaksanakan berbagai kegiatan kegiatan ekonomi. Kegiatan mana, harus terkait dengan

upaya untuk memenuhi kepentingan ekonomi para anggotanya pada tingkat usaha yang

efektif dan efisien. Dengan demikian kegiatan itu harus terencana, yaitu dengan melalui

penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang khas sifatnya.

Sehubungan dengan hal itu perlu dipahami peran berbagai faktor yang mencakup

kriteria-kriteria prasyarat, yaitu faktor-faktor yang dianggap sangat menentukan bagi

keberhasilan dan kesinambungan koperasi yang dibangun. Selanjutnya, setelah prasyarat

dipenuhi, maka koperasi berarti sudah siap lahir dan siap tumbuh. Tetapi faktor yang

tergolong sebagai syarat keberhasilan, bagi tumbuhnya koperasi bersangkutan dimasa

mendatang. Syarat tersebut menjadi komponen pokok yang perlu dipenuhi dan

diwujudkan, agar koperasi itu dapat berprestasi dan dapat disebut sebagai koperasi yang

berhasil. Artinya bila syarat keberhasilan itu tidak terpenuhi, maka koperasi bersangkutan

dapat dianggap tidak berhasil dalam proses pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.

Dengan demikian bisa saja satu koperasi dibentuk, akan tetapi koperasi yang telah

mampu memenuhi prasyarat yang ditetapkan itu untuk selanjutnya ternyata tidak mampu

tumbuh normal, dengan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan, ataupun kalau dapat

tumbuh maka pertumbuhan koperasi itu menjadi sangat lambat atau dapat dinyatakan

dengan ”hidup segan, mati tak mau”.

Pemahaman tetang hal-hal tersebut tidak kalah penting bila dibanding dengan upaya

memahami sejumlah langkah-langkah pembinaan atau mengenali sejumlah hambatan dan

kendala pertumbuhan koperasi, yang mengharuskan kita membawa koperasi itu kembali

pada jati dirinya (menerapkan pendekatan ”back to basic”).

Pemberdayaan anggota mencakup pemberdayaan kapital (bantuan modal) dan

pemberdayaan knowledge, yang meliputi peningkatan kemampuan manajemen, skill dan

pemahaman yang benar mengenai prinsip-prinsip koperasi melalui pendidikan dan

pelatihan. Pemberdayaan ini akan memberikan dampak peningkatan pertisipasi anggota.

Memang harus diakui bahwa peningkatan partisipasi anggota bukanlah dampak

langsung dari pendidikan dan pelatihan. Partisipasi anggota merupakan fungsi dari

intrinsik anggota dan nilai ekstrinsik yang berasal dari luar anggota itu sendiri.Laporan Akhir Kajian Implikasi Strategi Koperasi dalam Rangka Otonomi Daerah

V-2

Peningkatan partisipasi merupakan outcome atau dampak positif tidak langsung dari

pendidikan dan pelatihan. Peningkatan partisipasi anggota ini diharapkan akan

memberikan dampak kepada kinerja koperasi yang ditandai dengan 5 indikator

keberhasilan koperasi. Peningkatan kinerja koperasi yang ditandai akhirnya akan

menghasilkan tujuan yang hendak dicapai yakni kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota harus memperhatikan

beberapa aspek sebagai berikut:

a. Dominasi pemerintah (pemerintah daerah) dalam pendidikan in service/diklat

harus dikurangi karena di masa lalu telah menimbulkan ketergantungan koperasi

kepada Pemerintah sehingga mengurangi pemupukan rasa percaya diri dan

kemampuan menolong dirinya sendiri bagi koperasi;

b. Harus jelas konsep ”link & matc”, karena penyelenggaraan diklat pada masamasa sebelumnya tersentralisasi dan berdasarkan pemikiran-pemikiran dari atas,

belum pernah dilakukan analisis kebutuhan pelatihan, yang bersumber kepada

kebutuhan koperasi. Hingga kini pendidikan yang sudah dilaksanakan masih

belum mengarah kepada kebutuhan koperasi;

c. Dana pendidikan dari gerakan koperasi secara formal merupakan salah satu

sumber dana pendidikan koperasi, namun pada kenyataannya dana tersebut

belum optimal terkumpul;

d. Pemerintah daerah harus memiliki akreditasi untuk lembaga penyelenggara

pendidikan termasuk standarisasi materi pelatihan;

e. Peserta harus dipersiapkan dengan baik, karena pendidikan dan pelatihan di

masa depan tidak gratis. Pada masa lalu umumnya peserta tidak dipersiapkan

dengan baik, lebih-lebih karena pendidikan bersifat gratis, sehingga yang dilatih

orangnya tetap sama atau tidak relevan dengan tugasnya;

f. Perlu ada evaluasi yang menyeluruh mengenai dampak dari diklat terhadap

kinerja koperasi.

Untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan maka Pemerintah Pusat bersama-sama

dengan Pemerintah Daerah dan Dewan Koperasi Indonesia melakukan tugas sebagai

berikut :

1. Secara bertahap mengintegrasikan, mengkoordinir dan mengkonsolidasikan

potensi pendidikan dan pelatihan perkoperasian secara nasional;

2. Secara bertahap dan simultan memberdayakan dan mengkoordinir potensi

lembaga-lembaga dan pelatihan perkoperasian yang dimiliki oleh negara (antar

departemen), Gerakan Koperasi (LAPENKOP), Perguruan Tinggi, Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga pendidikan swasta

pelaksana pendidikan koperasi.

3. Secara pro aktif memberdayakan lembaga-lembaga pendidikan perkoperasian

yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam kerangka semangat otonomi

daerah.

4. Menentukan kebijaksanaan pokok program pendidikan dan pelatihan

perkoperasian yang mencakup sistem, metodologi, kurikulum, silabus, sistem

evaluasi, kelompok sasaran, dan bahan serta alat bantu;

5. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan perkoperasian sesuai dengan

rencana dan kebutuhan.Laporan Akhir Kajian Implikasi Strategi Koperasi dalam Rangka Otonomi Daerah

V-3

6.2 Pembangunan Koperasi dilakukan secara lintas sektoral

Membicarakan keberhasilan koperasi, harus mulai dengan membahas sejumlah

prasyarat, yang nampaknya akhir-akhir ini kurang mendapat perhatian yang sungguhsungguh (terbaikan atau diabaikan) oleh para pendiri koperasi (masyarakat luas) maupun

oleh para pembina koperasi pada umumnya. Prasyarat tersebut boleh dinyatakan sebagai

kriteria yang relatif sifatnya mutlak, atau merupakan faktor yang mau atau tidak mau

harus dipenuhi agar dapat membuat koperasi lahir dan siap tumbuh dalam dinamika

perekonomian. Oleh karena itu dalam setiap pembentukan koperasi baru, haruslah benarbenar dapat dipenuhi prasyarat yang ditetapkan, dengan maksud agar dapat

menumbuhkan koperasi yang berkemampuan tumbuh secara berkelanjutan tanpa

menimbulkan berbagai masalah di masa mendatang. Singkatan bila faktor-faktor

dimaksud tidak dipenuhi, secara konseptual koperasi akan sulit tumbuh sebagaimana

diharapkan karena organisasinya tidak didukung oleh faktor-faktor yang diperlukan.

Misalnya dalam satu proses pembentukan koperasi baru, ternyata ada satu prasyarat yang

tidak dipenuhi, umpamanya ”tidak jelasnya hubungan antara kepentingan ekonomi

anggota-anggota pendiri, yang seharusnya menjadi alasan dasar bagi pembentukan

koperasi tersebut”. Koperasi itu bisa saja dibentuk tanpa dilandasi oleh pemahaman dan

kesamaan kepentingan para pendiri atau anggotanya. Namun demikian, potensinya sangat

besar untuk menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan di masa mendatang, karena

landasan arah dan proses pertumbuhan kelompoknya tidak jelas. Secara konseptual,

rencana pendirian suatu koperasi seperti itu dapat saja ditolak, apabila syarat mutlaknya

tidak terpenuhi walaupun tidak sesuai dengan ketentuan formal koperasi itu mungkin saja

tetap dibentuk. Baru kemudian, sambil berjalan koperasi bersangkutan menyesuaikan

kembali hal-hal yang belum dipenuhi atau yang dapat diperbaiki, sehingga akhirnya

koperasi itu juga mampu memenuhi syarat mutlak yang seharusnya perlu dipenuhi lebih

dahulu. Namun demikian secara praktis tidak jarang pengalaman menunjukan, bahwa hal

dimaksud kerap kali sulit dilakukan, mengingat koperasinya terlanjur menghadapi

masalah dan sibuk dalam mengelola kegiatan bisnisnya, yang kerap kali justru tidak

terkait dengan kepentingan ekonomi pada anggotanya, karena tidak teridentifikasi

sebelumbnya. Koperasi seperti itu tergolong pada koperasi ”palsu” (psue coop),apabila

ditinjau dan pelaksanaan identitas koperasinya. Padahal kita faham justru identitas

koperasilah yang menjadi keunggulan komparatif, dan sekaligus menjadi keunggulan

kompetitif dan suatu badan usaha koperasi, karena hal-hal itu membuat kelompok

anggota mampu mendukung eksistensi koperasi dalam menghadapi pasar bebas.

6.3 Pembangunan Koperasi mengacu pada local spesific (resource based dan

community based)

Pembentukan koperasi baru, perlu difahami dan diidentifikasi kepentingan ekonomi

para pendiri khususnya dan umumnya kepentingan anggota baru di masa mendatang,

yang dijadikan landasan utama pengembangan organisasi dan kegiatan usahanya. Apabila

kemudian ada koperasi dibentuk tanpa ada landasan kepentingan anggota dan kemudian

memperoleh badan hukum resmi, maka sudah bisa dipastikan bahwa koperasi itu tidak

mungkin digolongkan dalam kelompok koperasi genuine, atau koperasi yang dapat

memenuhi kriteria internasional (identitas koperasi menurut ICA 1995). Pada umumnyaLaporan Akhir Kajian Implikasi Strategi Koperasi dalam Rangka Otonomi Daerah

V-4

koperasi itu dalam proses pertumbuhan selanjutnya, tidak mampu memanfaatkan peluang

besar atau tidak cukup berhasil dalam proses pertumbuhan memanfaatkan peluang yang

ada secara maksimal, walaupun koperasi dimaksud tetap saja berpeluang tumbuh sebagai

organisasi atau badan usaha.

Prasyarat dasar lain yang juga harus dapat dipenuhi melalui pembentukan koperasi,

agar selanjutnya proses pengembangan koperasi itu berhasil atau koperasinya dapat

meraih sukses dalam pentumbuhan selanjutnya., berupa pemenuhan kriteria tentang

kualitas calon anggota koperasi. Mereka dipersyaratkan mampu memenuhi indikator,

bahwa secara sadar anggota-anggota koperasi itu mengetahui dan memahami dengan

baik dan sistematik, peran dan fungsi koperasi yang akan dibentuk. Sebagai suatu

lembaga ekonomi milik bersama,koperasi diharapkan mampu membantu memenuhi

berbagai kebutuhan ekonomi dasar para anggotanya, baik secara individu maupun secara

kelompok serta dalam lingkup lokal, regional maupun nasional. Wujud sebab dan akibat

dan dua sisi itu, apabila perlu harus dilatihkan dan dikembangkan lebih dahulu, dengan

melalui proses yang disebut sebagai masa pra koperasi. Akan banyak manfaat yang

diperbolehkan koperasi di masa mendatang apabila kegiatan masa pra koperasi dilakukan

dengan sadar dan terprogram (dalam rencana). Karena itu pada hakekatnya pembentukan

koperasi bukanlah sekedar pembentukan lembaga ekonomi biasa melainkan sebagai

usaha terencana untuk menimbulkan suatu lembaga yang harus memiliki komitmen dan

wawasan luas serta terpadu. Itulah sebabnya di dalam buku ini dilampirkan proses yang

lazimnya perlu dilalui dalam mendirikan badan usaha koperasi.

Selanjutnya, apabila prasyarat itu telah dipenuhi, dan kondisi lingkungannya juga

mendukung, maka masih ada syarat berikut yang harus dipenuhi. Syarat dimaksud adalah

merupakan syarat tidak mutlak, yang dapat disebut sebagai ayarat yang diinginkan.syarat

ini sifatnya komparatif dan dapat dibandingkan serta berada pada satu selang (range)

indikator tertentu. Selang indikator itu dapat disesuaikan dengan kondisi sehingga

berdasar indikator yang dipenuhi oleh koperasinya, akan diperoleh sejumlah nilai

indikator koperasi yang berbeda-beda ukurannya. Akan tetapi nilainya tetap berada pada

batas-batas kelompok angka yang di tetapkan, sesuai dengan jenis dan kualitas dari

koperasi-koperasi yang dinilai. Hal itulah yang menjadi ciri khas dari masing-masing

koperasi bersangkutan. Ciri khas koperasi itu biasanya dituangkan dalam Anggaran Dasar

(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disyahkan dalam rapat anggota (RAT).

Dengan mengetahui komposi kriteria syarat yang dipenuhi, secara otomatis akan

dapat dikenali berbagai keunggulan dan sekaligus hal-hal yang perlu mendapat perhatian

khusus dari koperasi bersangkutan untuk membuatnya sukses. Pemenuhan kriteria itu

memungkinkan dapat dilakukannya pembandingan antar koperasi yang satu dengan

kkoperasi yang lain walaupun tidak sejenis. Posisi koperasi seperti itu juga dapat

digunakan untuk mengarahkan dan menemukan pokok-pokok masalah tentang koperasikoperasi bersangkutan dalam proses pembinaan. Dengan demikian, tingkat keberhasilan

koperasi untuk memenuhi kriteria itu dapat dimanfaatkan pula untuk sekaligus menilai

tingkat prestasi koperasi secara transparan dan adil.untuk itu kriterianya perlu disusun

denagan nasional, sesuai dengan kaidah-kaidah lembaga usaha.Laporan Akhir Kajian Implikasi Strategi Koperasi dalam Rangka Otonomi Daerah

V-5

6.4 Koperasi diikutkan dalam program redistribusi asset secara transparan

Saat ini dengan berlakunya otonomi daerah maka tugas teknis pembinaan koperasi

merupakan tugas pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota sendiri

dihadapkan pada berbagai masalah spesifik di daerah masing-masing. Terdapat paling

tidak tiga tipologi kinerja ekonomi wilayah, dan masing-masing diharapkan dapat

memberikan peran yang paling optimal bagi perkembangan koperasi di daerahnya

maupun secara regional dan nasional.

1.Daerah Kaya dan Daerah Berkembang dengan potensi alam cukup

· Koperasi menjadi pelaku yang aktif dalam bidang distribusi;

· Koperasi sektor jasa (sektor tersier) dikembangkan secara lebih profesional;

· Koperasi Simpan Pinjam diarahkan melakikan interlending dengan Koperasi

daerah yang berada di sekitarnya yang lebih miskin;

· Koperasi yang telah memiliki modal cukup besar diarahkan bekerjasama dengan

koperasi daerah yang sejenis atau atas pertimbangan kemitraan strategis;

· Koperasi menjadi prime mover dalam pengelolaan potensi alam;

2.Daerah Miskin potensi alam belum tergarap

· Koperasi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat bersaan dengan penciptaan

iklim yang kondusif bagi masuknya investor;

· Koperasi yang telah terbina bersama-sama dengan investor mengelola strategic

asset yang ada.

JUMLAH KOPERASI AKTIF DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010 

1	KOPERASI UNIT DESA	:	3  UNIT
2	KOPERASI PONDOK PESANTREN	:	12  UNIT
3	KOPERASI INDUSTRI KERAJINAN	:	5  UNIT
4	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA	:	34 UNIT
5	KOPERASI KARYAWAN	:	25 UNIT
6	KOPERASI ANGKATAN / TNI	:	5 UNIT
7	KOPERASI SERBA USAHA	:	77 UNIT
8	KOPERASI ANGKUTAN	:	1 UNIT
9	KOPERASI PASAR	:	4 UNIT
10	KOPERASI SIMPAN PINJAM	:	3 UNIT
11	KOPERASI JASA SYARI’AH	:	5 UNIT
12	KOPERASI TELKOM	:	1 UNIT
13	KOPERASI WANITA	:	10 UNIT
14	KOPERASI PROFESI	:	2 UNIT
15	KOPERASI VETEREN	:	2 UNIT
16	KOPERASI MAHASISWA	:	3 UNIT
17	KOPERASI PEMUDA	:	1 UNIT
18	KOPERASI SEKUNDER	:	2 UNIT